Kementerian LHK Ingatkan Lahan Perhutanan Sosial Tidak Diperjualbelikan

IDNews.co.id – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengingatkan agar lahan yang diizinkan dimanfaatkan dalam skema perhutanan sosial tidak boleh diperjualbelikan. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan lahan seluas 12,7 juta Ha perhutanan sosial. Dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi, realisasinya telah mencapai sekitar 657.000 hektare (Ha).

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Hadi Daryanto mengatakan, perhutanan sosial tidak sekadar bagi-bagi lahan. Namun, lanjut dia, perlu dipastikan kelompok tani yang mendapatkannya harus mampu memanfaatkan dan memiliki kelembagaan yang jelas.

“Jangan sampai lahan yang diberikan diperjualbelikan. Hal ini tidak boleh dilakukan,” kata Hadi dalam diskusi bertema Peran Pokja Perhutanan Sosial Dalam Implementasi Percepatan Perhutanan Sosial di Jakarta, Jumat (20/10).

Untuk mendukung percepatan itu, lanjutnya, pemerintah terus mengoptimalkan alokasi sumber daya hutan untuk masyarakat setempat (sekitar hutan) yang selama ini tidak mendapat akses legal. Selain itu, pemerintah juga memberi pinjaman dana bergulir. Hadi menegaskan, perhutanan sosial adalah pengelolaan hutan lestari yang dikelola masyarakat setempat untuk kesejahteraan dan perbaikan lingkungan.

“Masyarakat atau petani pemegang izin pengelolaan harus menanam dan menjaga hutan lindung dan 50 persen lahan yang diberikan harus ditanam menjadi tutupan hutan. Jika menanam tanaman yang dimanfaatkan kayunya haruslah di hutan produksi. Selain itu, petani yang mendapat izin di lahan perhutanan sosial juga tidak diperbolehkan menanam sawit,” jelasnya. (ndi)

Posting Kementerian LHK Ingatkan Lahan Perhutanan Sosial Tidak Diperjualbelikan ditampilkan lebih awal di IDNews.co.id.

Leave a Reply