Cara Presiden Jokowi Wujudkan Pemerataan Ekonomi Layak Diapresiasi

IDNews.co.id – Cara-cara Presiden Joko Widodo meningkatkan daya saing dan mewujudkan pemerataan ekonomi mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.

Pengusaha nasional Chairul Tanjung mengatakan bahwa pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan daya saing. Namun, negara-negara lain bergerak lebih. “Pemerintah selalu berupaya meningkatkan daya saing,” Katanya.

Chairul mengapresiasi langkah yang dilkukan presiden Joko Widodo yang menggenjot pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Di era Jokowi fokus pemeretan pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Marauke merupakan upaya serius yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing bangsa.

“Selain itu Jokowi juga tidak melupakan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM dan infrastruktur harus dijalankan secara bersama untuk meningkatkan daya saing bangsa,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan untuk meningkatkan daya saing pada saat ini, tidak cukup efesiensi dan meningkatan produktivitas. Tapi untuk memenangkan persaingan global manusia Indonesia harus inovatif, kreatif dan memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi.

Selain itu manusia Indonesia harus memiliki semangat untuk bekerja keras, dan kerja cerdas. Kerja cerdas bisa diraih dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Pasalnya peristiwa bisnis merupakan pristiwa individu. Kesuksesan individu tergantung dari upaya yang dia lakukan.

“Jangan harap jika masuk Kadin atau Hipmi langsung sukses. Atau dibantu pemerintah kita bisa sukses,” katanya, dalam Simposium Nasional bertemakan “Bangkit Bergerak, Pemuda Indonesia Majukan Bangsa” yang dilaksanakan DPP Taruna Merah Putih (TMP) di Balai Kartini, Jakarta, Senin (14/8).

Di tempat yang sama, Ketua Umum Taruna Merah Putih, Maruarar Sirait mengatakan, kesenjangan ekonomi dan sosial memang masih menjadi persoalan di Indonesia. Saat ini tercatat gini ratio sekitar 0,4 persen.

Meski kesenjangan masih ada, tegas Maruarar, bukan berati harus mengambil jalan pintas, yang misalnya dengan cara-cara radikal. Mengatasi hal ini Presiden Joko Widodo sendiri sangat serius dan bekerja keras dengan mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Jokowi konsen membangun Indonesa dari daerah dan dari pinggiran dengan, dengan pembangunan ragam infrastruktur yang bisa meningkatkan lapangan tenega kerja dan akan berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Maruarar menegaskan di era Jokowi ini peningkatan dana desa benar-benar terwujud. Hal ini diharapkan dapat semakin efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Dana desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tercatat tahun 2015 dana desa yang telah disalurkan adalah sebesar 20,7 Triliun, tahun 2016 sebesar 46,9 Triliun, dan meningkat menjadi 60 Triliun pada tahun 2017,” tegas Maruarar.

Selain itu, tegasnya, di era Jokowi juga sudah dibagikan 19 juta Kartu Indonesia Pintar (KIP) di tahun ini. Sementara Kartu Indonesia Sehat (KIS) dibagikan untuk 90,7 juta jiwa. Di saat yang sama, Jokowi juga memberikan sertifikat tanah. “Ini merupakan langkah strategis Jokowi dalam mengatasi kesenjangan. Yaitu dengan pemerataan,” demikian Maruarar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa era pemerintahan Presiden Joko Widodo-JK saat ini berupaya terus menerus untuk meningkatkan daya saing. Upaya yang dilakukan dengan serius meningkatkan kualitas SDM dengan mengalokasi anggaran yang lebih untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Menurut Sri Mulyani, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi bangsa yang memiliki daya saing tinggi di tengah persaingan ekonomi global. Maka itu, meningkatkan kualitas SDM merupakan keniscayaan. “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan untuk meningkatkan daya saing bangsa,” katanya

Selain itu, katanya, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas kesehatan kepada anak bangsa dengan memberikan gizi. Karena daya saing bangsa ditentukan oleh SDM yang memiliki gizi baik. Gizi menentukan kecerdasaan anak. “Daya saing akan meningkat jika bangsa ini memiliki generasi yang unggul baik dari gizi dan pendidikan,” katanya.

Simposium ini, selain dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-72, juga dalam rangka mendukung segala upaya impelementasi Pancasila di berbagai bidang, seperti bidang politik da ekonomi. Karena itulah, simposium ini mengundang berbagai narasumber yang sangat otoritatif di bidang.

Ratusan orang dalam berbagai elemen hadir dalam acara ini yang sangat meriah ini. Di antaranya Ketua Umum GMKI, KAMMI, PMKRI, HMI, IMM, GMNI, Hikmahbudhi, KMHDI, Pemuda Muhammdiyah, GP Ansor, KNPI dan lain-lain. Acara juga dihadiri sayap organisasi PDI Perjuangan seperti Repdem, Banteng Muda Indonesia, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) dan lain-lain.

Selain itu, hadir juga organisasi sayap dari partai lain seperti Sapma Hanura, Matara PAN, AMPG Golkar dan Garda Pemuda NasDem. Hadir juga perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jakarta dan para Ketua OSIS dari berbagai sekolah.

Hadir sebagai pembicara dalam simposium ini adalah Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, Kepala Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif,  Direktur The Wahid Institute Yenny Wahid, Menteri Keuangan Sri Mulyani, pengusaha nasional Chairul Tanjung, Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani, Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia, Presiden Inter Milan Erick Tohir, pengusaha muda teknologi perikanan Paundra Noorbaskoro, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dan Presiden BEM UI Muhammad Syaeful Mujab. (ndi)

Posting Cara Presiden Jokowi Wujudkan Pemerataan Ekonomi Layak Diapresiasi ditampilkan lebih awal di IDNews.co.id.

Leave a Reply