100 Hari Anies-Sandi Bangun Kepercayaan Publik

IDNews.co.id – Agenda 100 hari Gubernur – Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno harus mampu dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan publik dengan memberi gambaran program kerja yang akan dilakukan lima tahun kedepan.

“Meski secara konstitusi tidak ada aturan soal agenda 100 hari, Anies Sandi harus memanfaatkan momentum tersebut secara baik. Ibarat bulan madu yang tidak boleh dilewatkan,” kata Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad di Jakarta, Kamis (12/10).

Dalam 100 hari, lanjut Syaiful, Anies-Sandi diharapkan sudah menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta Tahun 2018-2022 menjadi Peraturan Daerah.

Dalam RPJMD tergambar program kerja yang akan dilaksanakan dalam lima tahun sebagai realisasi 23 janji kampanye Anies-Sandi dalam mewujudkan visi “Maju Kotanya, Bahagia Warganya”, seperti program merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS), membuka 200 ribu lapangan kerja, mengendalikan harga dengan Kartu Pangan Jakarta, pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi (smart city), menghentikan reklamasi Teluk Jakarta, membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dan program lainnya.

“Jaman Fauzi Bowo – Prijanto, RPJMD Tahun 2007-2012 ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2008. Sementara Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama, RPJMD 2013-2017 ditetapkan pada 8 Mei 2013. Anies Sandi harus lebih progresif,” pinta Syaiful.

Agenda berikutnya, Anies-Sandi segera membahas dan menyelesaikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2018 secara tepat waktu. Keterlambatan dalam pembahasan RAPBD 2018, dengan alasan apapun akan menjadi preseden buruk dan memulai tradisi melanggar regulasi perundangan.

“Apabila dalam pembahasan diperlukan penyesuaian dengan visi dan misi yang baru, sebaiknya tidak lebih dari 50 persen dalam melakukan perombakan RAPBD 2018,” kata Syaiful.

Tidak kalah penting, perlu dijalin komunikasi dengan semua elemen masyarakat yang selama ini selalu memberikan masukan, saran dan kritik terhadap pembangunan Jakarta. Elemen masyarakat itu antara lain dari kalangan pers, tokoh masyarakat, LSM, akademisi, mahasiswa, termasuk dengan cagub-cawagub yang tidak terpilih.

Meski suara Anies-Sandi mencapai 3.240.987 suara (57,96 persen) dengan selisih 15,92 persen dari pasangan Basuki-Djarot yang memperoleh 2.350.366 suara (42,04 persen) dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017, Anies-Sandi “hanya” diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki 26 kursi dari total 106 kursi DPRD DKI Jakarta.

“Dukungan publik dan parlemen penting dibangun secara intensif dalam menjalankan roda pemerintahan. Ini juga harus dilakukan secara dini,” lanjut Syaiful yang juga merupakan Presidium Relawan Anies Sandi (PRAS).

Anies-Sandi juga diminta untuk membangun soliditas dan loyalitas jajaran birokrasi. Perlu dibuat Pakta Integritas kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai Sekretaris Daerah sampai Lurah, termasuk pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk berkomitmen dalam mewujudkan visi dan misi yang baru “Maju Kotanya, Bahagia Warganya” dan menunjukkan peningkatan kinerja, khususnya terkait peningkatan pelayanan publik.

“Pakta Integritas harus diterapkan secara tegas dengan parameter yang terukur. Kalau gagal, pejabat bersangkutan harus didemosi atau diganti dengan yang baru. Sebaliknya yang memenuhi kualifikasi layak dapat promosi,” pungkas Syaiful. (ach)

Posting 100 Hari Anies-Sandi Bangun Kepercayaan Publik ditampilkan lebih awal di IDNews.co.id.

Leave a Reply